Pemerintah secara resmi meluncurkan Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan 2026. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi bantuan sosial di Indonesia.
Peluncuran buku ini dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026). Langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menekan angka kemiskinan hingga nol persen.
Mengenal Buku Saku 0% dan Revolusi Data DTSN
Buku saku ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami berbagai program pemerintah. Di dalamnya, terdapat 17 program utama yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan warga sepanjang hayat.
Salah satu terobosan besar dalam kebijakan publik saat ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Sistem ini menjadi game changer dalam memastikan akurasi penyaluran bantuan kepada penerima yang berhak.
DTSN mengintegrasikan berbagai sumber data krusial, di antaranya:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Integrasi data ini bertujuan meminimalisir kesalahan dalam distribusi bantuan sosial. Berikut adalah perbandingan masalah klasik yang coba diatasi oleh pemerintah:
| Masalah Bantuan Sosial | Definisi |
|---|---|
| Inclusion Error | Kondisi di mana pihak yang tidak berhak justru menerima bantuan. |
| Exclusion Error | Kondisi di mana warga yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan. |
Fokus pada 142 Juta Kelas Menengah Rentan
Pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus pada 142 juta penduduk yang berada di kategori kelas menengah rentan (aspiring middle class). Tantangan utamanya adalah memastikan kelompok ini tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan.
Data menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat 67,9 juta penduduk rentan miskin, 23,8 juta penduduk miskin, dan 2,38 juta penduduk miskin ekstrem. Pendekatan yang dilakukan pemerintah kini tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyeluruh dari masa kandungan hingga lanjut usia.
Berikut adalah cakupan program kesejahteraan yang terintegrasi:
- Masa awal kehidupan (PKH ibu hamil dan anak usia dini).
- Usia sekolah (Program Indonesia Pintar dan Sekolah Rakyat).
- Usia produktif (KIP Kuliah, LPDP, dan KUR).
- Usia lanjut (PKH lansia dan berbagai bantuan sosial lainnya).
Manfaat Integrasi Program bagi Masyarakat
Melalui sistem yang terintegrasi, satu keluarga penerima manfaat berpotensi mendapatkan dukungan hingga lebih dari Rp200 juta per tahun. Bantuan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi.
Masyarakat kini juga dapat mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui sistem digital yang telah disiapkan. Hal ini memastikan proses penyaluran menjadi lebih transparan, presisi, dan mudah diakses.
Keberhasilan program ini diharapkan dapat melanjutkan tren positif penurunan kemiskinan di Indonesia. Mengacu data Bank Dunia, Indonesia berhasil menekan kemiskinan ekstrem dari 74% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada 2024.
Pemerintah pun terus membuka ruang masukan dari publik dan media untuk menyempurnakan program ini. Integrasi data dan transparansi informasi menjadi kunci utama dalam mencapai target pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
