Awal Proses Hukum Abdul Wahid di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, resmi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis (26/3/2026). Sidang ini menjadi sorotan publik terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama orang nomor satu di Riau tersebut.
Majelis hakim yang dipimpin oleh Delta Tamtama memimpin jalannya persidangan perdana ini. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.
Modus Operandi dan Alokasi Anggaran 2025
Dalam dakwaannya, JPU menguraikan adanya penyalahgunaan wewenang terkait manipulasi anggaran infrastruktur pada Tahun Anggaran 2025. Pemerintah daerah diduga melakukan pergeseran anggaran yang meningkatkan alokasi dana UPT secara drastis.
Berikut adalah rincian kenaikan anggaran yang diduga dimanipulasi:
| Keterangan | Nilai Anggaran |
|---|---|
| Anggaran Awal UPT | Rp71,6 Miliar |
| Anggaran Setelah Pergeseran | Rp177,4 Miliar |
Lonjakan anggaran tersebut diduga menjadi celah bagi terdakwa untuk meminta komitmen fee sebesar 5% dari total dana. Target setoran yang dipatok dalam kasus ini mencapai angka Rp7 miliar.
Rantai Komando dan Ancaman Mutasi Jabatan
Permintaan setoran dana dilakukan melalui sistem rantai komando yang ketat kepada enam Kepala UPT Jalan dan Jembatan. Pihak terdakwa diduga menggunakan intimidasi sebagai alat penekan agar para pejabat memenuhi permintaan tersebut.
Berikut adalah bentuk ancaman yang digunakan untuk memastikan setoran terkumpul:
- Evaluasi jabatan secara mendadak bagi pejabat yang menolak.
- Ancaman mutasi ke posisi yang tidak strategis.
- Tekanan administratif lainnya dalam lingkungan dinas.
Realisasi Dana yang Berhasil Dikumpulkan
Hingga KPK melakukan tindakan penegakan hukum, dana yang terkumpul mencapai Rp3,55 miliar. Uang tersebut dikumpulkan dalam tiga gelombang waktu yang berbeda sepanjang tahun 2025.
Berikut adalah rincian pengumpulan dana ilegal tersebut:
- Gelombang pertama pada Juni 2025 sebesar Rp1,8 miliar.
- Gelombang kedua pada Agustus 2025 sebesar Rp1 miliar.
- Gelombang ketiga pada November 2025 sebesar Rp750 juta.
Status Hukum dan Kelanjutan Sidang
Atas perbuatannya, Abdul Wahid didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan ini telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sidang akan dilanjutkan pada 30 Maret 2026 mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak Abdul Wahid. Berbeda dengan terdakwa lain yang langsung memasuki tahap pembuktian, tim hukum Abdul Wahid memilih untuk menanggapi dakwaan tersebut secara formal.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para pejabat publik mengenai risiko hukum dalam pengelolaan anggaran daerah. Kepatuhan terhadap aturan tata kelola keuangan negara merupakan aspek krusial untuk menghindari jeratan hukum di masa depan.
