Jakarta, CNN Indonesia — Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tegas membantah informasi yang beredar luas di masyarakat terkait dugaan keuntungan fantastis yang diperoleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari program makan bergizi gratis (MBG). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa SPPG mendapatkan keuntungan mencapai Rp1,8 miliar per tahun, sebuah angka yang menurut BGN sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa narasi yang menyebutkan mitra SPPG meraup keuntungan sebesar itu adalah asumsi yang keliru dan tidak memiliki dasar yang kuat. Asumsi tersebut tidak mempertimbangkan realitas investasi dan operasional yang harus ditanggung oleh mitra SPPG dalam menjalankan program ini.
"Mitra mendapatkan ‘untung bersih’ Rp1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi," tegas Sony dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/2). Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap sejumlah video dan narasi yang beredar di media sosial yang mengklaim bahwa mitra SPPG memperoleh keuntungan bersih yang sangat besar, bahkan dikaitkan dengan praktik mark-up bahan baku.
Lebih jauh lagi, klaim keuntungan ini dihubungkan dengan isu kepemilikan dapur oleh pihak-pihak yang diasosiasikan dengan partai politik tertentu, sehingga muncul kesan bahwa program MBG ini sengaja disiapkan untuk membiayai kepentingan partai politik tertentu. BGN sangat menyayangkan adanya penggiringan opini yang tidak berdasar ini, karena dapat merusak citra dan kredibilitas program MBG yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Sony menjelaskan bahwa angka Rp1,8 miliar yang beredar bukanlah keuntungan bersih, melainkan pendapatan kotor maksimal yang mungkin diperoleh oleh mitra SPPG. Angka tersebut belum dikurangi berbagai biaya yang harus ditanggung oleh mitra, seperti biaya investasi awal, biaya operasional sehari-hari, biaya pemeliharaan peralatan dan fasilitas, biaya depresiasi aset, serta berbagai risiko usaha lainnya yang mungkin timbul.
"Angka tersebut bukan laba bersih, melainkan pendapatan sebelum dikurangi biaya investasi, operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan risiko usaha lainnya," jelasnya. Ia juga menekankan bahwa skema kemitraan yang diterapkan menempatkan mitra pada risiko bisnis yang nyata. Mitra harus menghadapi risiko kontrak tahunan yang tidak pasti, risiko pemeliharaan aset yang mahal, hingga risiko renovasi dan relokasi jika diperlukan.
Menurut perhitungan BGN, dengan nilai investasi awal yang berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar dan pendapatan kotor sekitar Rp1,8 miliar per tahun, titik impas (Break Even Point/BEP) secara rasional baru dapat dicapai dalam waktu 2 hingga 2,5 tahun. Ini berarti bahwa pada tahun pertama dan kedua, mitra pada umumnya masih berada dalam fase pengembalian modal dan depresiasi aset, sehingga keuntungan yang diperoleh belum signifikan.
"Pada tahun pertama dan kedua, mitra pada umumnya masih berada dalam fase pengembalian modal dan depresiasi aset," kata Sony. Ia menambahkan bahwa perhitungan ini belum memperhitungkan faktor-faktor lain seperti inflasi, kenaikan harga bahan baku, dan biaya-biaya tak terduga lainnya yang dapat mempengaruhi profitabilitas mitra SPPG.
BGN juga membantah tuduhan bahwa mitra SPPG memperoleh keuntungan dengan cara menyunat porsi makanan atau mengurangi kualitas bahan baku. BGN menegaskan bahwa standar gizi dan kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG telah ditetapkan dengan ketat dan diawasi secara berkala. Mitra yang terbukti melanggar standar tersebut akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pemutusan kontrak.
Selain itu, BGN juga menjelaskan bahwa proses seleksi mitra SPPG dilakukan secara terbuka dan transparan dengan persyaratan yang ketat. Siapapun pihak yang memenuhi persyaratan, baik swasta, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun yayasan, berhak untuk mengikuti proses seleksi. Persyaratan tersebut antara lain memiliki kapasitas investasi yang memadai (Rp2,5-6 miliar), memiliki lahan dengan zonasi yang sesuai, serta mampu memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan yang ditetapkan dalam Juknis 401.1.
"Tidak ada jaminan kekebalan bagi pihak mana pun. Apabila melanggar SOP keamanan pangan, SPPG tetap dapat disuspend atau diputus kontraknya. Standar teknis dan kepatuhan menjadi satu-satunya parameter evaluasi," tegas Sony. Ia menambahkan bahwa BGN tidak akan mentolerir praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik program MBG.
BGN berharap dengan klarifikasi ini, masyarakat dapat memahami fakta yang sebenarnya dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. BGN mengajak semua pihak untuk mendukung program MBG sebagai upaya bersama untuk meningkatkan gizi masyarakat dan menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.
Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, BGN sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar program ini dapat berjalan sukses dan mencapai tujuannya.
BGN juga membuka diri terhadap kritik dan saran yang konstruktif dari masyarakat untuk perbaikan program MBG di masa mendatang. BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan adanya klarifikasi dari BGN ini, diharapkan polemik terkait keuntungan program MBG dapat segera diakhiri dan masyarakat dapat kembali fokus pada tujuan utama program ini, yaitu meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.
