Jakarta, CNN Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara tegas meminta Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk mempertimbangkan kembali rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat merugikan industri otomotif dalam negeri yang tengah berupaya untuk berkembang.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, menyampaikan keprihatinannya terkait potensi dampak negatif dari impor ratusan ribu pikap dalam bentuk utuh (completely built up/CBU). Menurutnya, langkah ini berpotensi melemahkan industri otomotif nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
"Setelah berdiskusi dengan para pelaku industri otomotif dan asosiasi terkait, kami dengan hormat mengimbau Bapak Presiden untuk membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga tersebut," ungkap Saleh dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari Minggu (22/2).
Isu ini mencuat setelah BUMN Agrinas Pangan Nusantara dikabarkan akan mengimpor sejumlah besar kendaraan niaga dari India pada tahun ini. Agrinas sendiri ditunjuk sebagai pelaksana utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
Rencana impor Agrinas mencakup 35.000 unit mobil pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.
Saleh Husin berpendapat bahwa keputusan untuk mengimpor kendaraan dari India bertentangan dengan visi dan program hilirisasi serta industrialisasi yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan yang diperlukan oleh Kopdes Merah Putih.
"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan memberikan pukulan telak bagi industri otomotif yang sedang berusaha untuk tumbuh dan berkembang," tegas Saleh.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika, juga telah menyatakan bahwa industri otomotif nasional memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Gaikindo, bersama dengan industri komponen yang tergabung dalam Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM), mampu memproduksi kendaraan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, meskipun memerlukan waktu untuk menyesuaikan jumlah dan spesifikasi.
Lebih lanjut, Saleh Husin menyoroti perlunya sinkronisasi antara kebijakan impor kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan mandat industrialisasi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Kemenperin memiliki tanggung jawab untuk memperkuat industri otomotif nasional sebagai sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah selama ini telah berupaya untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memberikan insentif bagi produksi kendaraan rendah emisi, serta membangun ekosistem industri komponen dalam negeri.
Di sisi lain, Kemendag saat ini memberikan kebebasan dalam impor kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), mobil tidak termasuk dalam kategori barang larangan dan pembatasan (lartas). Akibatnya, impor mobil tidak memerlukan Persetujuan Impor (PI) maupun rekomendasi teknis tambahan. Importir hanya perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Angka Pengenal Importir (API), serta memenuhi ketentuan kepabeanan dan standar teknis.
Secara administratif perdagangan, impor mobil dalam jumlah besar tetap diperbolehkan. Secara hukum, impor kendaraan operasional memang sah dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
"Namun, dari sudut pandang kebijakan industri, pemerintah harus berhati-hati agar pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif di dalam negeri," kata Saleh.
Saleh Husin menekankan pentingnya kebijakan perdagangan yang tidak berdiri sendiri. Ia meminta pemerintah untuk fokus pada penguatan kapasitas produksi nasional, alih-alih memperbesar ketergantungan pada impor.
Menurutnya, impor dapat dilakukan untuk spesifikasi kendaraan yang belum tersedia di dalam negeri, tetapi desain kebijakan harus memastikan bahwa industri nasional tetap mendapatkan manfaat dan ikut bergerak maju.
Pemerintah juga dapat memanfaatkan instrumen fiskal dan pengadaan untuk mendorong partisipasi pabrikan dalam negeri tanpa harus melanggar prinsip perdagangan terbuka. Dengan pendekatan ini, program Kopdes Merah Putih tidak hanya akan memperkuat logistik desa, tetapi juga menjadi stimulus bagi industri otomotif nasional.
"Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin akan menjadi ujian awal bagi konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi," ujar Saleh.
Dampak Potensial Impor Kendaraan Niaga Terhadap Industri Otomotif Nasional:
Rencana impor kendaraan niaga dalam skala besar dari India dapat memiliki dampak signifikan terhadap industri otomotif nasional. Beberapa dampak potensial yang perlu diperhatikan antara lain:
-
Penurunan Utilisasi Kapasitas Produksi: Impor kendaraan CBU akan mengurangi permintaan terhadap kendaraan yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini dapat menyebabkan penurunan utilisasi kapasitas produksi pabrik otomotif nasional, yang pada akhirnya dapat berujung pada penurunan keuntungan dan bahkan potensi penutupan pabrik.
-
Penghambatan Investasi: Ketidakpastian terkait kebijakan impor dapat menghambat investasi baru di sektor otomotif. Investor mungkin akan ragu untuk berinvestasi jika mereka khawatir bahwa produk mereka akan bersaing dengan produk impor yang lebih murah.
-
Pelemahan Rantai Pasok: Industri otomotif memiliki rantai pasok yang kompleks yang melibatkan banyak pemasok komponen lokal. Impor kendaraan CBU dapat melemahkan rantai pasok ini, karena produsen kendaraan akan lebih cenderung mengimpor komponen dari luar negeri.
-
Hilangnya Lapangan Kerja: Penurunan aktivitas produksi di sektor otomotif dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi ribuan pekerja di pabrik otomotif dan perusahaan pemasok komponen.
-
Peningkatan Defisit Neraca Perdagangan: Impor kendaraan dalam jumlah besar akan meningkatkan defisit neraca perdagangan, yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi makro.
Alternatif yang Dapat Dipertimbangkan:
Untuk mendukung program Kopdes Merah Putih tanpa mengorbankan kepentingan industri otomotif nasional, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa alternatif berikut:
-
Mendorong Produksi Dalam Negeri: Pemerintah dapat memberikan insentif kepada produsen otomotif lokal untuk meningkatkan produksi kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan Kopdes Merah Putih. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, subsidi, atau kemudahan akses terhadap pembiayaan.
-
Memfasilitasi Transfer Teknologi: Pemerintah dapat memfasilitasi transfer teknologi dari produsen otomotif asing ke produsen otomotif lokal. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan produksi dan kualitas produk otomotif lokal.
-
Meningkatkan TKDN: Pemerintah dapat mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam produksi kendaraan untuk Kopdes Merah Putih. Hal ini akan membantu meningkatkan permintaan terhadap produk komponen lokal dan memperkuat rantai pasok industri otomotif.
-
Menggunakan Mekanisme Pengadaan Pemerintah: Pemerintah dapat menggunakan mekanisme pengadaan pemerintah untuk membeli kendaraan dari produsen otomotif lokal untuk Kopdes Merah Putih. Hal ini akan memberikan kepastian pasar bagi produsen otomotif lokal dan mendorong mereka untuk meningkatkan produksi.
-
Menjalin Kemitraan Strategis: Pemerintah dapat menjalin kemitraan strategis dengan produsen otomotif asing untuk mengembangkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan Kopdes Merah Putih dan diproduksi di Indonesia.
Kesimpulan:
Polemik terkait rencana impor kendaraan niaga dari India menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung program pembangunan ekonomi dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak potensial dari kebijakan impor terhadap industri otomotif nasional dan mencari solusi yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan pendekatan yang tepat, program Kopdes Merah Putih dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan penguatan industri otomotif nasional secara bersamaan.
