Jakarta, CNN Indonesia – Pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan memangkas target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2026 menjadi Rp279,5 triliun. Keputusan ini merupakan penyesuaian dari target awal yang lebih ambisius, yakni Rp295 triliun, yang sebelumnya direncanakan dengan skema yang lebih fleksibel dan suku bunga tetap 6 persen per tahun. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pertimbangan matang terkait kapasitas subsidi yang tersedia dan komitmen penyaluran dari sektor perbankan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan secara rinci bahwa penetapan target KUR tidak hanya didasarkan pada ketersediaan ruang fiskal untuk subsidi. Lebih dari itu, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan bank-bank penyalur dalam menyalurkan kredit kepada para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Jadi di kita itu ada target sesuai dengan kapasitas subsidi. Kalau sesuai dengan kapasitas subsidi kita bisa mencapai itu, tapi kita juga perlu konfirmasi dengan kapasitas penyaluran bank," ungkap Ferry dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada hari Rabu (25/2). Penjelasan ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara ambisi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dengan realitas kemampuan operasional dan finansial dari lembaga-lembaga perbankan yang menjadi ujung tombak penyaluran KUR.
Angka Rp279,5 triliun, menurut Ferry, merupakan hasil konfirmasi yang telah dilakukan dengan bank-bank penyalur, terutama bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Himbara memegang peranan krusial dalam program KUR karena jangkauan dan infrastruktur yang luas, memungkinkan mereka untuk menyalurkan kredit ke berbagai pelosok negeri.
"Jumlah yang bisa kita konfirmasi ke bank itu di Rp279,5 triliun. Jadi yang sudah kita distribusikan ke masing-masing bank dan yang akan mereka commit untuk menyalurkan totalnya sekitar Rp279,6 triliun," lanjutnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa target yang ditetapkan bukanlah angka yang arbitrer, melainkan hasil dari koordinasi yang cermat dan komitmen yang terukur dari pihak-pihak yang terlibat.
Fokus pada Pelaku Usaha yang Belum Bankable
Meskipun terjadi penyesuaian target, pemerintah menegaskan bahwa KUR tetap akan difokuskan pada pelaku usaha yang memiliki prospek bisnis yang menjanjikan, namun belum memenuhi syarat perbankan konvensional atau sering disebut belum bankable. Kelompok ini seringkali kesulitan mengakses pembiayaan karena berbagai faktor, seperti kurangnya agunan, catatan kredit yang belum mapan, atau skala usaha yang masih kecil.
"Targetnya terutama pelaku usaha yang usahanya bagus tapi belum bisa akses bank. Usahanya punya prospek, tapi belum bankable, ini yang jadi target kita," tegas Ferry. Dengan memberikan akses pembiayaan kepada kelompok ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial.
Realisasi KUR 2025 dan Dampaknya
Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2025, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp270,08 triliun, atau sekitar 96,4 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp280 triliun. Penyaluran ini berhasil menjangkau 4,59 juta debitur dan menyerap sekitar 13,77 juta tenaga kerja. Data ini menunjukkan dampak signifikan dari program KUR dalam mendorong aktivitas ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja.
Lebih lanjut, sekitar 60,71 persen penyaluran KUR pada tahun 2025 diarahkan ke sektor produksi. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat sektor riil dan mengurangi ketergantungan pada sektor konsumsi. Sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan kerajinan, memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing bangsa.
Ferry juga menyoroti pencapaian penting lainnya, yaitu sekitar 3 juta debitur pada tahun 2025 mengalami peningkatan kelas usaha secara bertahap. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program KUR dalam membantu pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka, baik dari sisi plafon kredit maupun skala usaha. Contohnya, pelaku usaha yang awalnya mendapatkan KUR super mikro dapat naik kelas ke mikro, kemudian ke kecil, hingga akhirnya mampu mengakses pembiayaan komersial.
Target Kredit Program Pemerintah 2026
Untuk tahun 2026, total target kredit program pemerintah mencapai Rp308,41 triliun. Angka ini mencakup berbagai jenis kredit, selain KUR reguler sebesar Rp279,53 triliun. Kredit lainnya meliputi Kredit Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) sebesar Rp233,10 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp549,51 miliar, serta Kredit Program Perumahan (KPP) sekitar Rp28,1 triliun. Diversifikasi program kredit ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung berbagai sektor ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kebijakan Fleksibel dan Peningkatan Sektor Produksi
Meskipun target plafon KUR ditetapkan sebesar Rp279,5 triliun, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang lebih fleksibel untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM. Salah satu kebijakan utama adalah suku bunga KUR Mikro dan KUR Kecil yang tetap sebesar 6 persen efektif per tahun. Suku bunga yang rendah ini sangat membantu pelaku usaha untuk mengurangi beban biaya dan meningkatkan profitabilitas.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi menjadi minimal 65 persen. Langkah ini diambil untuk memperkuat sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan lebih banyak dana yang disalurkan ke sektor produksi, diharapkan akan tercipta lebih banyak lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing.
Kesimpulan: Penyesuaian Target untuk Keberlanjutan Program KUR
Secara keseluruhan, keputusan pemerintah untuk memangkas target penyaluran KUR 2026 merupakan langkah yang rasional dan bertanggung jawab. Penyesuaian ini didasarkan pada pertimbangan yang matang terkait kapasitas subsidi yang tersedia dan komitmen penyaluran dari bank-bank penyalur. Dengan menetapkan target yang realistis, pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan program KUR dan memaksimalkan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun target plafon dikurangi, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM, khususnya pelaku usaha yang belum bankable. Kebijakan fleksibel, seperti suku bunga rendah dan peningkatan porsi penyaluran ke sektor produksi, akan terus dipertahankan untuk mendukung pengembangan bisnis UMKM dan memperkuat sektor riil.
Dengan strategi yang tepat dan koordinasi yang baik antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha, program KUR diharapkan dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini akan membantu UMKM untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, dengan fokus pada sektor produksi, program KUR akan berkontribusi pada penguatan daya saing bangsa dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Pada akhirnya, keberhasilan program KUR tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari dampaknya yang nyata bagi kehidupan para pelaku usaha dan masyarakat luas. Dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, pemerintah berharap program KUR dapat terus menjadi andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
Dengan demikian, pemangkasan target KUR 2026 bukanlah sebuah kemunduran, melainkan sebuah penyesuaian strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, memastikan bahwa program KUR dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
