Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pencegahan korupsi nasional. Langkah ini dilakukan melalui evaluasi terhadap Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK.
Evaluasi Stranas PK dan Perluasan Lembaga Terkait
Pertemuan antara KSP dan perwakilan KPK pada Selasa (5/5/2026) membahas kolaborasi lintas lembaga yang lebih masif. Dudung mengusulkan agar cakupan institusi dalam Stranas PK diperluas guna meningkatkan efektivitas pengawasan.
Saat ini, institusi yang terlibat meliputi Bappenas, KPK, Kemendagri, KSP, dan Kementerian PANRB. Pemerintah berencana menambah keterlibatan Kementerian Keuangan serta BPKP dalam struktur tersebut.
| Kondisi Saat Ini | Usulan Perubahan |
|---|---|
| Melibatkan 5 lembaga utama | Penambahan Kemenkeu & BPKP |
| Pelaporan 2 kali setahun | Pelaporan intensif setiap ada isu krusial |
| Fokus pengawasan umum | Fokus pada program prioritas nasional |
Fokus Pengawasan Program Strategis Nasional
Salah satu prioritas utama dalam evaluasi ini adalah memastikan optimalisasi pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut menjadi sorotan publik sehingga memerlukan pengendalian ketat agar dana negara tidak disalahgunakan.
Dudung telah menerima berbagai laporan mengenai dugaan ketimpangan dalam pelaksanaan program di lapangan. Namun, ia memilih untuk melakukan verifikasi langsung sebelum menarik kesimpulan resmi.
Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil KSP untuk memastikan transparansi anggaran:
- Melakukan sidak atau peninjauan langsung ke lapangan bersama tim kementerian terkait.
- Memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan tepat sasaran tanpa kepentingan pribadi.
- Meningkatkan intensitas pelaporan kepada Presiden agar pengawasan berjalan setiap saat.
Komitmen Transparansi di Era Prabowo Subianto
Pemerintah menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam menjaga integritas program strategis nasional. Dudung menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pengawasan korupsi akan dilakukan lebih dinamis.
Peran KSP kini diperkuat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian secara aktif bersama KPK. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya perhatian masyarakat terhadap tata kelola anggaran publik di tahun 2026.
Dudung memastikan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk membuka temuan secara transparan jika terbukti ada pelanggaran. Tindakan tegas tersebut dilakukan demi melindungi dana publik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Secara keseluruhan, penguatan sistem pencegahan korupsi ini bertujuan memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan. Sinergi antara KSP, KPK, dan kementerian terkait diharapkan mampu meminimalisir risiko penyimpangan anggaran secara efektif.
