Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyambangi kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Rabu (8/4/2026). Kedatangan JK terpantau sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengenakan batik berwarna biru.
Fokus Laporan Terkait Isu Hoaks
Kehadiran tokoh senior ini didampingi oleh tim kuasa hukum, termasuk Abdul Haji Taulaho dan Juru Bicara Husain Abdullah. JK menyatakan tujuan kedatangannya adalah untuk menyampaikan laporan resmi ke pihak kepolisian.
Kuasa hukum JK, Abdul Haji, menjelaskan bahwa laporan ini berfokus pada dugaan penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik. Kasus ini menyeret nama ahli digital forensik, Rismon Sianipar.
Sebelumnya, Rismon diduga menuduh JK sebagai elit politik yang mendanai gerakan terkait isu ijazah Presiden Jokowi. Selain Rismon, kubu JK juga menyoroti sejumlah kanal YouTube yang diduga menyebarkan konten serupa.
Beberapa saluran YouTube yang menjadi perhatian pihak JK antara lain:
- Ruang Konsensus
- Musik Ciamis
- Mosato TV
- YouTuber Nusantara
Konten-konten tersebut diduga memuat tuduhan serius seperti insting berkuasa yang tidak rasional hingga tudingan upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, proses yang dilakukan oleh tim hukum JK masih dalam tahap konsultasi mendalam dengan Dittipidsiber dan Ditipidum Bareskrim Polri.
Pembelaan Pihak Rismon Sianipar
Menanggapi tuduhan tersebut, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa video yang beredar dan menyeret nama Jusuf Kalla adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
"Itu olahan AI semua ya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujar Jahmada pada Senin (6/4/2026).
Berikut adalah perbandingan posisi antara pihak Jusuf Kalla dan pihak Rismon Sianipar terkait kasus yang sedang bergulir:
| Aspek | Posisi Kubu Jusuf Kalla | Posisi Kubu Rismon Sianipar |
|---|---|---|
| Status Konten | Dianggap sebagai hoaks/pencemaran | Disebut sebagai hasil olahan AI |
| Penyebutan Nama | Merasa dirugikan oleh narasi tuduhan | Menegaskan tidak pernah menyebut JK |
| Langkah Hukum | Konsultasi laporan ke Bareskrim | Menunggu pengujian bukti di SPKT |
Risiko Penyebaran Informasi Digital
Kasus ini menjadi tren terbaru di tahun 2026 yang menyoroti risiko penggunaan teknologi AI untuk pencemaran nama baik. Masyarakat perlu memahami beberapa aspek penting dalam menghadapi konten digital:
- Selalu lakukan verifikasi terhadap sumber video atau informasi yang beredar di media sosial.
- Waspadai konten yang menggunakan teknologi deepfake untuk memanipulasi pernyataan seseorang.
- Pahami bahwa setiap tindakan hukum harus melalui mekanisme pembuktian yang ketat di kepolisian.
Sebagai langkah lanjutan, kubu JK menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Penilaian mengenai validitas laporan dan bukti-bukti awal akan diuji terlebih dahulu oleh tim penyidik di Bareskrim Polri.
