Jakarta, CNN Indonesia – Polemik mengenai insentif dasar sebesar Rp6 juta per hari yang dialokasikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus bergulir. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, angkat bicara untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemberian insentif tersebut bukanlah bentuk pemborosan anggaran negara, melainkan sebuah skema yang justru efisien dan menguntungkan bagi pemerintah.
Dadan menjelaskan bahwa insentif tersebut diberikan sebagai kompensasi atas investasi yang telah dilakukan oleh mitra SPPG. Para mitra ini, menurutnya, telah mengeluarkan dana pribadi untuk membangun fasilitas pelayanan gizi tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepeser pun. Dengan kata lain, pemerintah baru memberikan insentif setelah mitra berhasil mendirikan fasilitas yang dibutuhkan.
"Pertimbangannya sangat jelas. Mitra sudah berinvestasi besar untuk membangun SPPG, dan itu bukan dari uang APBN. Jadi, kami memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi dan kompensasi setelah mereka berhasil membangun fasilitas tersebut," ujar Dadan dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional, Sabtu (28/2).
Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa skema ini juga merupakan bentuk pengalihan risiko dari pemerintah kepada mitra. BGN, kata dia, mentransfer seluruh risiko yang terkait dengan pembangunan dan operasional SPPG kepada mitra. Risiko tersebut meliputi pengadaan lahan, perencanaan pembangunan, konstruksi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, hingga risiko operasional dan potensi bencana alam. Dengan demikian, jika terjadi kerugian, pemerintah tidak akan menanggung beban finansialnya.
"Ini adalah poin penting yang seringkali terlewatkan. Pemerintah tidak menanggung risiko apapun dalam pembangunan SPPG ini. Semua risiko ditanggung oleh mitra. Ini adalah bentuk efisiensi yang luar biasa," tegas Dadan.
Ia kemudian memberikan contoh konkret mengenai risiko yang dihadapi oleh mitra SPPG. Dadan menuturkan bahwa ada sebuah SPPG di Aceh yang baru saja selesai dibangun, namun kemudian terdampak banjir. Akibatnya, fasilitas tersebut mengalami kerusakan. Namun, seluruh biaya perbaikan dan pemulihan ditanggung oleh mitra, bukan oleh pemerintah.
"Bayangkan jika SPPG itu dibangun menggunakan dana APBN. Ketika terjadi banjir, pemerintah yang harus menanggung kerugiannya. Tapi karena ini dibangun oleh mitra, maka risiko kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka," jelas Dadan.
Selain itu, Dadan juga mengungkapkan bahwa ada SPPG lain yang mengalami musibah kebakaran. Akibatnya, seluruh fasilitas dan peralatan yang ada di dalamnya hangus terbakar. Lagi-lagi, seluruh kerugian ditanggung oleh mitra, tanpa ada bantuan dari pemerintah.
"Ini adalah bukti nyata bahwa skema ini sangat efisien. Pemerintah tidak perlu khawatir tentang risiko kerugian. Semua sudah ditanggung oleh mitra. Jadi, insentif yang kami berikan ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan risiko yang mereka tanggung," kata Dadan.
Menurut Dadan, pembangunan SPPG oleh mitra juga jauh lebih hemat dibandingkan jika dilakukan menggunakan dana APBN. Jika pemerintah membangun sendiri, biaya sewa lahan dan konstruksi akan jauh lebih mahal. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa juga akan memakan waktu yang lebih lama, karena harus melalui berbagai tahapan birokrasi yang kompleks.
"Jika kita membangun menggunakan APBN, kita harus menyewa konsultan perencanaan, melakukan survei, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Proses tender saja bisa memakan waktu minimal 45 hari. Belum lagi proses konstruksinya. Ini akan sangat lama dan mahal," papar Dadan.
Selain itu, Dadan juga menjelaskan bahwa insentif tersebut diberikan sebagai kompensasi atas kecepatan pembangunan yang dilakukan oleh mitra. Para mitra SPPG, menurutnya, dapat menyelesaikan pembangunan dalam waktu sekitar dua bulan. Sementara itu, jika menggunakan mekanisme APBN, prosesnya bisa memakan waktu paling cepat lima bulan.
"Efisiensi waktu ini sangat penting. Waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Semakin cepat SPPG dibangun, semakin cepat pula masyarakat bisa mendapatkan pelayanan gizi yang dibutuhkan. Ini adalah keuntungan yang tidak bisa diukur dengan uang," kata Dadan.
Ia menambahkan bahwa pembangunan dengan APBN memerlukan tahapan panjang seperti penyewaan konsultan perencanaan, pengadaan atau pinjam pakai lahan, survei, hingga koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Proses tender saja disebut memerlukan waktu minimal 45 hari.
"Efisiensi dari segi waktu ini hal yang luar biasa, yang sangat bernilai. Waktu adalah faktor yang berjalan searah dan tidak bisa diulang kembali. Jadi saya kira menghargai waktu ini sesuatu yang sangat penting. Dan oleh sebab itu Badan Gizi sebetulnya diuntungkan untuk hal tersebut," ujarnya.
Dengan demikian, Dadan berharap masyarakat dapat memahami bahwa insentif yang diberikan kepada mitra SPPG bukanlah bentuk pemborosan anggaran. Sebaliknya, insentif tersebut merupakan investasi yang efisien dan menguntungkan bagi pemerintah. Dengan skema ini, pemerintah dapat mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan gizi tanpa harus menanggung risiko kerugian dan biaya yang besar.
Meskipun demikian, Dadan mengakui bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam skema ini. Ia berjanji akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar skema ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien di masa depan.
"Kami akan terus belajar dan berbenah diri. Kami terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan gizi yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Dadan.
(fra/lyd/fra)
[Gambas:Video CNN]
