Jakarta, CNN Indonesia — Upaya Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 memerlukan investasi publik yang signifikan. Dana Moneter Internasional (IMF) telah menyajikan simulasi yang menarik perhatian, termasuk opsi kenaikan pajak penghasilan (PPh) tenaga kerja sebagai salah satu cara untuk membiayai peningkatan investasi publik tersebut. Namun, usulan ini memicu perdebatan, terutama karena pemerintah Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana mencapai tujuan ambisius ini.
Laporan IMF, yang berjudul "Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment," menggarisbawahi pentingnya investasi publik yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam laporan tersebut, IMF mensimulasikan skenario di mana investasi publik ditingkatkan secara bertahap, mulai dari 0,25 persen hingga 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua dekade mendatang. Peningkatan ini ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung inovasi, yang semuanya merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Simulasi IMF menunjukkan bahwa pada tahap awal, peningkatan investasi publik dapat dibiayai melalui defisit anggaran. Namun, seiring berjalannya waktu, IMF menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit. Logika di balik usulan ini adalah bahwa pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan, yang dapat membantu pemerintah untuk membiayai investasi publik tanpa harus berutang terlalu banyak.
"Pada awalnya, peningkatan investasi publik sepenuhnya dibiayai melalui defisit. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit. Urutan reformasi ini memungkinkan dampak negatif terhadap ekonomi pada tahap awal akibat beban pajak yang lebih tinggi dapat diminimalkan," tulis IMF dalam laporannya.
Namun, IMF juga menekankan bahwa pilihan penggunaan pajak penghasilan tenaga kerja tersebut bersifat ilustratif. Artinya, ada opsi lain yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, seperti meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, atau mencari sumber pendapatan baru.
Usulan IMF ini muncul pada saat yang krusial bagi Indonesia. Pemerintah sedang berupaya keras untuk meningkatkan investasi publik, tetapi juga harus berhati-hati untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Dalam laporan yang sama, IMF mencatat bahwa defisit anggaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi usulan IMF, pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) karyawan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pejabat tinggi lainnya telah berulang kali menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa defisit APBN saat ini masih berada di bawah ambang batas 3 persen PDB, sehingga belum diperlukan perubahan tarif pajak. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk memperluas basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak pekerja.
"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Ya bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan meningkat secara alami dan defisit dapat ditekan. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak pemerintah.
"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.
Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan pajak penghasilan tenaga kerja didukung oleh berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa kenaikan pajak akan membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.
Namun, beberapa ekonom juga memperingatkan bahwa pemerintah perlu mencari sumber pendapatan baru untuk membiayai investasi publik yang ambisius. Mereka berpendapat bahwa mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja mungkin tidak cukup untuk mencapai target yang ditetapkan, terutama jika pertumbuhan ekonomi global melambat atau terjadi guncangan ekonomi lainnya.
Sebagai alternatif, beberapa ekonom menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak atas barang-barang mewah, properti, atau dividen. Mereka juga merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan efisiensi pengeluaran dan mengurangi korupsi, sehingga lebih banyak uang dapat dialokasikan untuk investasi publik.
Perdebatan tentang bagaimana membiayai investasi publik di Indonesia mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara berkembang. Di satu sisi, investasi publik sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus berhati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari beban utang yang berlebihan.
Pada akhirnya, keputusan tentang bagaimana membiayai investasi publik adalah keputusan politik yang kompleks, yang harus mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah Indonesia perlu menimbang dengan cermat semua opsi yang tersedia dan memilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan prioritas negara.
Masa depan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi bergantung pada kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang tepat tentang investasi publik. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, Indonesia dapat mencapai tujuan ambisiusnya dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.
