Jakarta, CNN Indonesia – Pertumbuhan kredit perbankan nasional mengalami perlambatan yang signifikan, memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri dan pengambil kebijakan. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, menyoroti bahwa fenomena ini bukan semata-mata disebabkan oleh masalah likuiditas, melainkan lebih kompleks, terkait dengan keengganan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi.
Pernyataan Hery Gunardi menggarisbawahi paradoks yang dihadapi sektor perbankan saat ini. Di satu sisi, pemerintah telah berupaya menginjeksi likuiditas ke pasar melalui penyaluran Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada bank-bank BUMN. Namun, upaya ini tampaknya belum mampu mendorong pertumbuhan kredit yang signifikan. Di sisi lain, risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) justru mengalami peningkatan, mengindikasikan adanya tekanan yang dialami oleh para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Pertumbuhan kredit terus melambat sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Di saat yang sama, angka NPL mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih," ungkap Hery dalam webinar OJK Institute bertajuk Economic Outlook 2026. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa akar permasalahan terletak pada kemampuan UMKM untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka.
Lebih dari Sekadar Likuiditas: Masalah Struktural dan Kepercayaan
Hery Gunardi menekankan bahwa perlambatan laju kredit tidak hanya disebabkan oleh faktor likuiditas semata, melainkan juga oleh faktor struktural sektoral ekonomi domestik yang belum pulih sepenuhnya. Artinya, meskipun ketersediaan dana pinjaman mencukupi, pelaku usaha masih enggan untuk mengambil risiko ekspansi karena kondisi sektor-sektor ekonomi utama belum menunjukkan pemulihan yang solid.
Lebih lanjut, Hery menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit yang melemah juga merupakan imbas dari kinerja tiga sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) negara, yaitu manufaktur, pertanian, dan perdagangan, yang mengalami penurunan. Sektor-sektor ini memiliki peran vital dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB. Ketika sektor-sektor ini mengalami kontraksi, dampaknya langsung terasa pada penurunan konsumsi, margin usaha yang tertekan, dan akhirnya, penundaan ekspansi oleh pelaku usaha.
"Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Ini tercermin pada pertumbuhan kredit yang melemah. Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp 200 triliun, likuiditas tambahan tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita," tegas Hery. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa solusi untuk mendorong pertumbuhan kredit tidak hanya terletak pada injeksi likuiditas, tetapi juga pada perbaikan struktural di sektor-sektor ekonomi utama.
Menunggu dan Melihat: Sikap Hati-Hati Pelaku Usaha
Saat ini, menurut Hery, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) belum mendapatkan respons yang positif dari pelaku usaha. Hal ini tercermin dari sikap wait and see yang dominan di kalangan pengusaha. Mereka cenderung menunda keputusan investasi dan ekspansi hingga ada kepastian yang lebih jelas mengenai arah pemulihan ekonomi.
Selain itu, Hery juga menyoroti adanya jarak antara kebijakan pemerintah dan keputusan bisnis yang diambil oleh pelaku usaha. Artinya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, implementasi yang kurang efektif, atau ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi riil di lapangan.
"Tantangannya bukan pada supply dana tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan, yang dibutuhkan bukan sekadar likuiditas tambahan tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan," jelas Hery. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya membangun kembali kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Tanpa kepercayaan yang kuat, pelaku usaha akan terus menahan diri untuk melakukan ekspansi, meskipun ketersediaan dana pinjaman mencukupi.
Data dan Perspektif Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 9,69 persen (yoy). Angka ini menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan sepanjang tahun 2024 yang mencapai 10,39 persen (yoy). Data ini sejalan dengan pernyataan Hery Gunardi mengenai perlambatan pertumbuhan kredit perbankan.
Data BI juga menunjukkan bahwa sektor-sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kredit antara lain adalah sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa masalah struktural di sektor-sektor ekonomi utama menjadi salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan kredit.
Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan
Perlambatan pertumbuhan kredit perbankan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kredit merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi dan ekspansi. Jika pertumbuhan kredit melambat, maka investasi dan ekspansi juga akan terhambat, yang pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain:
-
Perbaikan Struktural Sektor Ekonomi: Pemerintah perlu fokus pada perbaikan struktural di sektor-sektor ekonomi utama, seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
-
Peningkatan Kepercayaan Pelaku Usaha: Pemerintah perlu berupaya membangun kembali kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif, transparansi kebijakan, dan implementasi kebijakan yang konsisten.
-
Fasilitasi Akses Kredit bagi UMKM: Pemerintah dan perbankan perlu bekerja sama untuk memfasilitasi akses kredit bagi UMKM. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pinjaman, penurunan suku bunga, dan pemberian jaminan kredit.
-
Stimulus Fiskal yang Tepat Sasaran: Pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal yang tepat sasaran untuk mendorong konsumsi dan investasi. Stimulus ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
-
Pengawasan yang Ketat terhadap Kredit: Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kualitas kredit perbankan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan NPL yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Kesimpulan
Perlambatan pertumbuhan kredit perbankan merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan injeksi likuiditas semata. Masalah struktural di sektor-sektor ekonomi utama, kurangnya kepercayaan pelaku usaha, dan tantangan akses kredit bagi UMKM merupakan faktor-faktor yang perlu diatasi secara komprehensif. Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat, diharapkan pertumbuhan kredit perbankan dapat kembali ditingkatkan, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Penutup
Dilema kredit perbankan ini menuntut sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, sektor perbankan, dan pelaku usaha. Kepercayaan yang pulih, kebijakan yang tepat sasaran, dan implementasi yang efektif akan menjadi kunci untuk membuka kembali keran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.
