Jakarta, CNN Indonesia – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) baru-baru ini melontarkan kekhawatiran serius terkait potensi dampak negatif dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terhadap berbagai aspek krusial bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Analisis INDEF menyoroti risiko tergerusnya penerimaan negara dari sektor digital, melemahnya ekosistem media nasional yang sedang berjuang, serta terancamnya kedaulatan data Indonesia akibat klausul-klausul tertentu dalam perjanjian tersebut.
Kritik utama INDEF tertuju pada ketentuan yang memungkinkan Indonesia untuk tidak mengenakan pajak jasa digital (pajak digital) terhadap perusahaan teknologi raksasa asal AS. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM INDEF, Izuddin Al Farras Adha, mengungkapkan bahwa klausul ini berpotensi menggagalkan rencana pemerintah Indonesia yang telah lama bergulir untuk menerapkan skema pajak digital pada platform-platform besar seperti Netflix, Google, Amazon, dan layanan-layanan turunannya.
Pajak digital menjadi isu penting karena pemerintah Indonesia melihatnya sebagai sumber pendapatan potensial yang signifikan di tengah era digitalisasi yang semakin pesat. Platform-platform digital asing ini menghasilkan pendapatan besar di Indonesia, namun kontribusi pajaknya masih dianggap minim. Penerapan pajak digital diharapkan dapat menciptakan keadilan dan meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.
"Dengan adanya perjanjian antara Amerika dan Indonesia yang terjadi belakangan ini, maka hal itu akan membuat pengurangan potensi penerimaan negara," tegas Farras dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh INDEF pada Jumat (27/2). Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan kehilangan peluang emas untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor digital yang terus berkembang pesat.
INDEF mencatat bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan mencapai 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan tahun ini diperkirakan akan semakin melebar. Dalam situasi keuangan yang menantang ini, potensi pajak dari ekonomi digital seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan dioptimalkan. Kegagalan untuk memanfaatkan potensi ini akan semakin membebani APBN dan menghambat upaya pembangunan nasional.
Lebih lanjut, INDEF menyoroti dampak kesepakatan dagang ini terhadap industri media nasional yang tengah berjuang menghadapi disrupsi digital. Kesepakatan tersebut mengandung ketentuan yang berpotensi menghilangkan kewajiban platform digital untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan pers atas pemanfaatan konten berita.
Selama ini, pemerintah Indonesia telah mendorong tanggung jawab platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Kewajiban kompensasi ini dianggap penting untuk membantu media nasional mempertahankan keberlangsungan operasional mereka di tengah tekanan disrupsi digital dan maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI). Jika kewajiban tersebut dihapus, media nasional berisiko kehilangan sumber pendapatan yang vital, yang dapat mengancam keberlangsungan mereka.
"Nanti dampak tidak langsungnya bisa melemahkan demokrasi di Indonesia, karena media semakin struggle karena tidak mendapatkan pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan karena adanya perjanjian ini," jelas Farras. Pernyataan ini menggarisbawahi peran penting media dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat. Melemahnya media nasional akibat hilangnya sumber pendapatan dapat berdampak negatif pada kualitas informasi yang diterima masyarakat dan pada akhirnya mengancam stabilitas demokrasi.
Selain isu pajak dan keberlanjutan media, INDEF juga menyoroti aspek kedaulatan digital yang dipertaruhkan dalam kesepakatan tersebut. Salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut mengharuskan Indonesia untuk berkonsultasi dengan AS dalam kebijakan perdagangan digital yang berpotensi memengaruhi kepentingan Negeri Paman Sam.
Klausul ini dipandang sebagai bentuk intervensi asing dalam kebijakan ekonomi digital Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan nasional Indonesia dapat dikorbankan demi kepentingan ekonomi AS.
INDEF juga menyoroti klausul yang berkaitan dengan arus data lintas negara dan lokalisasi data. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi tidak sejalan dengan rencana revisi aturan pengelolaan data yang tengah dibahas pemerintah untuk memperkuat pemrosesan data di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk memperketat aturan mengenai lokalisasi data, yang mengharuskan perusahaan asing untuk menyimpan data pengguna Indonesia di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan data, melindungi privasi pengguna, dan memberikan kendali lebih besar kepada pemerintah Indonesia atas data yang disimpan di dalam negeri.
Namun, klausul dalam kesepakatan dagang dengan AS dapat menghambat upaya ini. Jika fleksibilitas Indonesia dalam mengatur lokalisasi dan pengawasan data menjadi terbatas, maka ruang kebijakan untuk melindungi keamanan dan kedaulatan data nasional bisa menyempit.
"Ini tadi sudah saya sampaikan juga, menempatkan Indonesia berada di bawah kendali Amerika Serikat. Jadi saya kira Presiden jangan menjadikan perjanjian dagang Amerika Serikat Indonesia ini sebagai alat menenggurus kedaulatan digital Indonesia, akibat pengaruh asing," pungkas Farras. Pernyataan ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam meratifikasi kesepakatan dagang dengan AS dan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi.
INDEF mendesak pemerintah untuk mencermati kembali pasal-pasal terkait ekonomi digital sebelum proses ratifikasi dilakukan. Lembaga tersebut menilai perlu ada kajian mendalam agar kepentingan penerimaan negara, keberlanjutan media nasional, serta kedaulatan data tetap terlindungi dalam kesepakatan dagang tersebut.
Kajian mendalam ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, ekonom, praktisi media, dan perwakilan masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan dagang dengan AS benar-benar menguntungkan Indonesia dan tidak mengorbankan kepentingan nasional.
Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan
Analisis INDEF menyoroti beberapa implikasi serius dari kesepakatan dagang Indonesia-AS terhadap ekonomi digital Indonesia, media nasional, dan kedaulatan data. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dan terukur dari pemerintah untuk memitigasi risiko dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak merugikan kepentingan nasional.
Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah:
-
Revisi Pasal-Pasal yang Merugikan: Pemerintah perlu melakukan negosiasi ulang dengan AS untuk merevisi pasal-pasal dalam kesepakatan dagang yang berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor digital, melemahkan media nasional, dan mengancam kedaulatan data.
-
Kajian Mendalam dan Transparan: Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan transparan terhadap seluruh aspek kesepakatan dagang dengan AS, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap menjadi prioritas utama.
-
Penguatan Regulasi Digital: Pemerintah perlu memperkuat regulasi digital untuk melindungi keamanan data, privasi pengguna, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Regulasi ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip kedaulatan data dan kepentingan nasional.
-
Dukungan untuk Media Nasional: Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada media nasional, termasuk melalui insentif pajak, pelatihan jurnalisme berkualitas, dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan di era digital.
-
Diversifikasi Sumber Pendapatan Negara: Pemerintah perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara, tidak hanya bergantung pada pajak dari sektor digital, tetapi juga menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor lain yang belum optimal.
-
Peningkatan Kapasitas SDM Digital: Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) digital Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri digital. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing di era digital dan memanfaatkan peluang yang ada.
Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, pemerintah Indonesia dapat memitigasi risiko dari kesepakatan dagang dengan AS dan memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar menguntungkan Indonesia dan tidak mengorbankan kepentingan nasional. Perlindungan terhadap penerimaan negara, keberlanjutan media nasional, dan kedaulatan data harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
