Reformasi Rekrutmen Polri Tahun 2026
Isu praktik tidak sehat dalam proses penerimaan anggota kepolisian kembali menjadi sorotan publik. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, secara terbuka mengakui adanya mekanisme tidak resmi yang selama ini memberi celah praktik "bayar masuk" di institusi Polri.
Pengakuan ini disampaikan Dofiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Ia menegaskan bahwa praktik "kuota khusus" kini menjadi fokus utama pembenahan dalam agenda reformasi kepolisian saat ini.
Menghapus Celah Praktik "Bayar Masuk"
Langkah tegas diambil pemerintah untuk memastikan proses seleksi berjalan bersih. Ahmad Dofiri memastikan bahwa kebijakan kuota khusus akan segera dihapus demi memperbaiki tata kelola rekrutmen.
Perubahan ini tidak hanya menyasar penghapusan jalur khusus tersebut. Fokus utamanya adalah membangun sistem seleksi yang lebih transparan dan akuntabel bagi seluruh calon anggota.
Perbandingan Sistem Rekrutmen Polri
Berikut adalah perbedaan mendasar antara sistem lama dengan rencana reformasi rekrutmen yang diusung:
| Aspek Seleksi | Sistem Lama (Sebelum Reformasi) | Sistem Baru (Rencana Reformasi) |
|---|---|---|
| Kuota Khusus | Masih tersedia dan menjadi celah | Dihapus sepenuhnya |
| Panitia Seleksi | Didominasi internal Polri | Melibatkan multi-aktor (pihak luar) |
| Transparansi | Kurang optimal | Ditingkatkan secara rigid |
Strategi Multi-Aktor dalam Seleksi
Salah satu langkah konkret untuk menutup celah kecurangan adalah keterlibatan pihak eksternal. Dofiri menyebutkan bahwa panitia seleksi nantinya tidak akan lagi hanya berasal dari internal kepolisian.
Penerapan sistem "multi-aktor" ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas hasil seleksi. Berikut adalah poin-poin utama dari kebijakan baru tersebut:
- Melibatkan unsur di luar institusi kepolisian sebagai bagian dari tim panitia.
- Penerapan aturan yang lebih rigid atau ketat dalam setiap tahapan seleksi.
- Pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada lagi praktik "bayar masuk" atau jalur tidak resmi.
- Peningkatan standar akuntabilitas untuk menjaga integritas anggota Polri yang baru.
Risiko dan Keamanan Institusi
Praktik tidak sehat dalam rekrutmen dapat mengancam profesionalisme aparat di masa depan. Dengan menghapus kuota khusus, pemerintah ingin memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang masuk ke institusi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar reformasi kepolisian di tahun 2026. Tujuannya adalah menciptakan Polri yang lebih dipercaya oleh masyarakat luas.
Kesimpulan
Penghapusan kuota khusus dan pelibatan pihak luar merupakan langkah berani dalam reformasi kepolisian saat ini. Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan praktik "bayar masuk" dapat dihilangkan sepenuhnya dari proses rekrutmen Polri.
